CNN RIAU.COM , PEKANBARU -
Pertemuan DPP PPTMPI dengan DPRD Provinsi Komisi 3 dan Wakil Gubernur Riau Edinatar Nasution Terkait Usaha Tally Di pelabuhan, pada senin ,23/10/2023 Di Gedung DPRD Provinsi dan dilanjutkan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau.
Jefrizar selaku Sekertaris DPP PPTMPI menyatakan Usaha Tally pelabuhan dan potensi peningkatan PAD dari retribusi daerah melalui PNBP
kegiatan tally pelabuhan dengan potensi peningkatan PAD dari retribusi daerah melalui PNBP untuk kegiatan tally yang akan diberikan pembagian 5% dengan ketentuan pusat mwndapat 1% dan ke Provinsi 2% dan untuk pemerintah kabupaten mau pun kota 2% ujar jefrizar
Menurut Anwar selaku Ketua DPRD komisi 3 menerangkan,saat ini DPRD Propinsi Riau dan pemerintah Provinsi Riau sedang menyusun Ranperda Pajak dan Restribusi melalui jasa usaha tally pelabuha,jelas nya Anwar
Musliadi anggota DPRD komisi 3 partai PKB Mendukung pelaksanaan tally ini dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan dan akurasi data kepada pemerintah Provinsi Riau dan mendorong semua pihak untuk bersinergi penguatan usaha tally pelabuhan yang akan di laksanakan.
Lanjuttan pembahasan ini di setujui dan di dukung penuh oleh Wakil Gebunur Riau Edinatar Nasution sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan insan tally pelabuhan ini dan sangat meminta kepada DPP PPTMPI untuk melakukan penguatan sosialisasi kepada semua pihak pengguna jasa tally pelabuhan di riau dan meminta kepada pengurus DPP untuk melakukan konsolidasi kebeberapa wilayah yang sudah berjalan dan penguatan di daerah daerah yang belum ada perusahaan perusahaan tally pelabuhan.tutup nya
Pertemuan DPP PPTMPI dengan DPRD Provinsi Komisi 3 dan Wakil Gubernur Riau Edinatar Nasution Terkait Usaha Tally Di pelabuhan, pada senin ,23/10/2023 Di Gedung DPRD Provinsi dan dilanjutkan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau.
Jefrizar selaku Sekertaris DPP PPTMPI menyatakan Usaha Tally pelabuhan dan potensi peningkatan PAD dari retribusi daerah melalui PNBP
kegiatan tally pelabuhan dengan potensi peningkatan PAD dari retribusi daerah melalui PNBP untuk kegiatan tally yang akan diberikan pembagian 5% dengan ketentuan pusat mwndapat 1% dan ke Provinsi 2% dan untuk pemerintah kabupaten mau pun kota 2% ujar jefrizar
Menurut Anwar selaku Ketua DPRD komisi 3 menerangkan,saat ini DPRD Propinsi Riau dan pemerintah Provinsi Riau sedang menyusun Ranperda Pajak dan Restribusi melalui jasa usaha tally pelabuha,jelas nya Anwar
Musliadi anggota DPRD komisi 3 partai PKB Mendukung pelaksanaan tally ini dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan dan akurasi data kepada pemerintah Provinsi Riau dan mendorong semua pihak untuk bersinergi penguatan usaha tally pelabuhan yang akan di laksanakan.
Lanjuttan pembahasan ini di setujui dan di dukung penuh oleh Wakil Gebunur Riau Edinatar Nasution sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan insan tally pelabuhan ini dan sangat meminta kepada DPP PPTMPI untuk melakukan penguatan sosialisasi kepada semua pihak pengguna jasa tally pelabuhan di riau dan meminta kepada pengurus DPP untuk melakukan konsolidasi kebeberapa wilayah yang sudah berjalan dan penguatan di daerah daerah yang belum ada perusahaan perusahaan tally pelabuhan.tutup nya