Menurut Prof. Arifin, pengamat politik dari Universitas Riau, politik uang adalah bentuk kejahatan demokrasi yang dapat menurunkan kualitas kepemimpinan.
"Saat pemimpin terpilih melalui politik uang, kebijakan yang dihasilkan akan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan umum. Di Dumai, jika praktik ini terus dibiarkan, kita berpotensi memilih pemimpin yang hanya fokus mengembalikan modal kampanye, bukan memajukan kota," jelasnya.
Politik uang dan korupsi juga sering berjalan beriringan. KPK mencatat bahwa 78% kepala daerah yang terlibat kasus korupsi juga terindikasi menggunakan politik uang dalam kampanye mereka. Hal ini dikhawatirkan akan merusak tata kelola pemerintahan di Dumai, memperlambat pembangunan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Pak Wahyudi, Ketua LSM Anti-Korupsi menambahkan, "Jika kita memilih pemimpin yang mengandalkan uang, maka anggaran publik berisiko disalahgunakan. Infrastruktur yang buruk, proyek pengadaan barang yang tak berkualitas, bahkan markup dalam pengadaan barang dan jasa bisa saja terjadi. Ini jelas mengancam kesejahteraan masyarakat Dumai."
Selain itu, politik uang melemahkan partisipasi politik yang berkualitas. Ibu Yanti, seorang aktivis demokrasi di Dumai, mengatakan bahwa pemilih yang seharusnya menentukan pilihan berdasarkan kualitas dan visi kandidat justru terperangkap dalam tawaran uang.
"Ini sangat merusak demokrasi, karena pemilih jadi kehilangan suara kritisnya dan cenderung memilih secara pragmatis," tuturnya.
Politik uang juga membawa risiko ketegangan sosial. Dr. Rudi Siregar, sosiolog, memperingatkan bahwa ketidakadilan yang muncul akibat politik uang dapat memicu konflik antarpendukung calon.
“Kecurangan yang terungkap setelah pemilu sering kali menimbulkan rasa kecewa dan dapat memecah belah masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, masyarakat Dumai perlu bersatu dalam menolak politik uang. Beberapa langkah yang disarankan para narasumber adalah:
1. Edukasi pemilih: Masyarakat harus lebih sadar tentang bahaya politik uang dan memilih pemimpin yang berkualitas.
2. Pengawasan ketat: Bawaslu dan penegak hukum harus aktif mengawasi setiap pelanggaran selama kampanye.
3. Transparansi dana kampanye: Setiap calon harus diwajibkan melaporkan pengeluaran kampanye secara terbuka.
4. Sanksi sosial: Masyarakat harus memberikan hukuman sosial dengan tidak mendukung calon yang terlibat politik uang.
Demi masa depan Dumai yang lebih baik, praktik politik uang harus diberantas. Seperti kata Pak Wahyudi, "Suara kita bukan untuk dijual. Ini soal masa depan Dumai."
Jangan biarkan uang menentukan nasib kita, Dumai harus dipimpin oleh orang yang berintegritas jelasnya.